Bimtek Pemerintahan
Bimtek Pemerintahan Yayasan Pusat Pengembangan Informasi Training
Materi Bimtek Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Dengan Hormat,
Bimtek Pemerintahan Sudah Pasti Dibutuhkan Oleh Setiap Pemerintahan Daerah Di seluruh Indonesia. Diklat Pemerintahan Memberikan Pemahaman Dan Pendalaman Akan Tugas Sebagai Aparatur Pemerintah Daerah, Sehingga Sangat Menentukan Akan Keputusan Yang Diambil Agar Tidak Menyalahi Peraturan Yang Berlaku.
Tema Bimtek Pemerintahan Yang Dapat Dijadikan Pilihan Para Peserta Diklat , Antara Lain Sebagai Berikut :
| 1. Bimtek Pelayanan Publik Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Sebagai Kewajiban Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. |
| 2. Bimtek Acuan Penilaian Kualitas Pelayanan Serta Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Aparatur Pemerintahan Daerah. |
| 3. Bimtek Analisis Standar Biaya Di Lingkungan Pemerintah Daerah. |
| 4. Bimtek Aplikasi Sakti Bagi User, Pejabat, Operator Dan Administrator Pengguna Sakti. |
| 5. Bimtek E-Document Untuk Menunjang Kinerja Institusi Pemerintah. |
| 6. Bimtek Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan Kecamatan Dan Kelurahan/ Desa Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. 7. Bimtek Peningkatan Kapasitas Peran Camat / Peran Distrik. 8. Bimtek Peningkatan Tupoksi Aparatur Pemerintahan Daerah Camat Selaku Pembuat Akte Tanah ( PPAT ) Dalam Pertanahan. 9. Bimtek Pengembangan Sumber Daya Aparatur Kecamatan Dan Kelurahan Untuk Meningkatkan Kinerja. 10. Bimtek Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan. 11. Bimtek Pelayanan Prima Bagi Aparatur Kecamatan. |
| 12. Bimtek Implementasi Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan. |
| 13. Bimtek Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2019 Laporan Dan Evaluasi Penyelengaraan Pemerintahan Daerah Berdasarkan PP No. 13 Tahun 2019. |
| 14. Bimtek Konsep Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Berdasarkan Pp Nomor 2 Tahun 2018 Dan Pengintegrasianya Dalam Dokumen Perencanaan. |
| 15. Bimtek Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Sesuai Permendagri Nomor 18 Tahun 2020. |
| 16. Bimtek Manajemen Sistem Good Government Dengan Pelayanan Publik Prima Sesuai SOP, SPP & SPM. |
| 17. Bimtek Mekanisme Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pasca Terbitnya Permendagri Nomor 99 Tahun 2019. |
| 18. Bimtek Mewujudkan Sistem Good Governance Dengan Pelayanan Publik Yang Prima. |
| 19. Bimtek Pedoman Penyusunan Dan Pengendalian RENJA SKPD Dan RKPD. |
| 20. Bimtek Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Dan Strategi Pencapaian RKPD Sesuai Permendagri Nomor 32 Tahun 2017. |
| 21. Bimtek Pelaksanaan Pp Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah. |
| 22. Bimtek Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Sebagai Pedoman Pengelolaan Kegiatan Yang Bersumber Dari Dana Kelurahan Tahun Anggaran 2019 Sesuai Permendagri Nomor 130 Tahun 2018. |
| 23. Bimtek Pemberian Dana Hibah Dan Bantuan Sosial. |
| 24. Bimtek Penerapan Sistem Inovasi Daerah (SIDA) Berdasarkan PP Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah Dalam Meningkatkan Daya Saing Daerah. |
| 25. Bimtek Penerapan SPM (Standar Pelayanan Minimal) Berdasarkan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021. |
| 26. Bimtek Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintahan Daerah. |
| 27. Bimtek Peningkatan Kapasitas ( PPID ) Sebagai Upaya Peningkatan Pelayanan Informasi Publik. |
| 28. Bimtek Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Prima (Excellent Service) Dan Berkualitas. |
| 29. Bimtek Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. |
| 30. Bimtek Peningkatan Standar Dan Kinerja Manajemen Pelayanan Publik. |
| 31. Bimtek Penyusunan Input Dokumen RKPD Berdasarkan Aplikasi SIPD. |
| 32. Bimtek Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD). |
| 33. Bimtek Penyusunan Neraca Awal Dan Akhir Pemerintah Daerah. |
| 34. Bimtek Penyusunan Program Kegiatan OPD. |
| 35. Bimtek Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT). |
| 36. Bimtek Penyusunan Renstra Dan Renja Skpd Serta Perencanaan Pelaksanaan RKPD RPJMD & RPJPD Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. |
| 37. Bimtek Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan. |
| 38. Bimtek Penyusunan Standar Operating Procedures (SOP) Di Lingkungan Birokrasi Pemerintah, Lembaga Negara, Kementrian Dan Pemerintah Daerah. |
| 39. Bimtek Penyusunan, Penetapan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bagi Organisasi Perangkat Daerah. |
| 40. Bimtek Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja (RENJA) Pemerintah Daerah Sesuai Permendagri No. 18 Tahun 2017. |
| 41. Bimtek Pemerintahan Perencanaan Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas. |
| 42. Bimtek Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. |
| 43. Bimtek PP Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kerjasama Daerah. |
| 44. Bimtek Presetation Skill Bagi Instansi Pemerintah,BUMN,BUMD & Swasta. |
| 45. Bimtek Prosedur Akuntansi Pelaporan Keuangan Di Lingkungan Organisasi Pemerintah Daerah. |
| 46. Bimtek Sinergitas Sasaran Pemerintah Pusat Pada Program Rencana Kerja Pemerintah Daerah. |
| 47. Bimtek Sosialisasi Kebijakan Program Dan Kegiatan Di Kelurahan. |
| 48. Bimtek Sosialisasi Permendagri No 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal SPM. |
| 49. Bimtek Sosialisasi Permendagri Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Perencanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. |
| 50. Bimtek Pemerintahan Tahapan Dan Tata Cara Penyusunan RPJMD & RENSTRA-PD |
| 51. Bimtek Tata Cara Menghitung Biaya Iuran, Klaim Dan Pemberian Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Berdasarkan PP No.70 Tahun 2015 Sebagaimana Telah Diubah Dengan PP No 66 Tahun 2017. |
| 52. Bimtek Pemerintahan Tata Cara Penganggaran, Penatausahaan, Dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Perjalanan Dinas Sistem At Cost. |
| 53. Bimtek Pemerintahan Tata Cara Penyusunan RKA Dan DPA Instansi Pemerintah. |
| 54. Bimtek Transparansi Penyesuaian Biaya Perjalanan Dinas Dan Monitoring Penerbitan Surat Tugas Indikator Kinerja Tim Anggaran Pemerintah Daerah Dalam Penyusunan Rencana Kerja Anggara. |
| 55. Bimtek Pemerintahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Sesuai Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. |
